Kepala BBKK Surabaya, Dr. Rosidi Roslan saat pelaksanaan vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah
SURABAYA,MEMORANDUM –
Kabar terbaru bagi para jemaah umroh Vaksinasi meningitis meningokokus (MM) kembali diwajibkan bagi seluruh pelaku perjalanan umroh.Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kemenkes Nomor HK.02.02/A/3717/2024 tentang pelaksanaan vaksinasi meningitis bagi jamaah haji dan umrah.
Sebelumnya, pada 20 Mei lalu, Pemerintah Arab Saudi mewajibkan vaksinasi MM bagi semua orang yang datang ke Arab Saudi, baik menggunakan visa haji maupun umrah.
Pemerintah Arab Saudi memberikan nota diplomatik melalui Otoritas terkait (Kementerian Kesehatan Arab Saudi) nomor 221- 4239 yang menyatakan bahwa setiap orang yang datang ke Arab Saudi baik menggunakan visa haji maupun umrah, harus sudah divaksin MM.
Menanggapi hal ini, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Surabaya menyatakan kesiapannya untuk melayani vaksinasi MM bagi jemaah umroh.Kepala BBKK Surabaya, dr. Rosidi Roslan menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Kami menyambut baik peraturan ini dan akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Vaksinasi Meningitis ini bertujuan untuk memberi perlindungan kepada jemaah umroh agar ibadah mereka aman dan nyaman. Untuk harganya pun cukup terjangkau, di BBKK Surabaya hanya Rp 305.000,” jelas dr. Rosidi, Selesa 16 Juli 2024 di ruang kerjannya.
Sejak SE vaksinasi tersebut beredar, layanan vaksinasi internasional di BBKK Surabaya mengalami lonjakan. Di kantor induk Juanda, biasanya hanya melayani sekitar 10 hingga 15 pelanggan, namun sejak Jumat lalu 12 Juli 2024 jumlahnya mencapai sekitar 200 orang.
Untuk mengantisipasi lonjakan ini, BBKK Surabaya membatasi kuota harian vaksinasi. Di kantor induk, kuota harian ditetapkan sebanyak 75 orang, sedangkan di wilayah kerja (wilker) Tanjung Perak, Gresik, Tuban, dan Kalianget, kuota hariannya masing-masing 50 orang.
“Kami ingin memastikan semua jemaah umroh mendapatkan pelayanan terbaik. Oleh karena itu, kami batasi kuota hariannya. Kami juga terus mengevaluasi kuota ini berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana serta jumlah SDM,” ujar dr. Rosidi.(*)
