MEMORANDUM – Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, adalah sosok yang dikenal sebagai pejuang demokrasi, hak asasi manusia, dan toleransi di Indonesia.
Salah satu warisan terbesar yang ditinggalkannya adalah perjuangan dalam membela hak-hak kaum Tionghoa di Indonesia.
Sebagai presiden keempat Republik Indonesia, Gus Dur berperan penting dalam menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dan mengembalikan hak-hak mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
Sejarah Diskriminasi terhadap Kaum Tionghoa di Indonesia
Sebelum era reformasi, etnis Tionghoa di Indonesia mengalami berbagai bentuk diskriminasi, terutama selama masa Orde Baru.
Pemerintah saat itu mengeluarkan berbagai kebijakan yang membatasi hak-hak kaum Tionghoa, seperti larangan penggunaan nama Tionghoa, pembatasan dalam bidang ekonomi, serta larangan merayakan Imlek dan kegiatan budaya Tionghoa lainnya secara terbuka.
Mereka juga diwajibkan memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) untuk membuktikan kewarganegaraan mereka, sesuatu yang tidak diberlakukan bagi warga non-Tionghoa.
Peran Gus Dur dalam Membela Kaum Tionghoa
Gus Dur memegang peran penting dalam menghapus ketidakadilan yang dialami oleh etnis Tionghoa di Indonesia.
Ketika ia menjabat sebagai presiden (1999–2001), ia mengambil langkah-langkah berani untuk mengakui dan memulihkan hak-hak mereka, di antaranya:
1. Mencabut Inpres No. 14 Tahun 1967
Inpres ini sebelumnya melarang perayaan Imlek dan ekspresi budaya Tionghoa di ruang publik.
Pada tahun 2000, Gus Dur mencabut aturan ini dan menetapkan Imlek sebagai hari libur fakultatif, yang kemudian menjadi hari libur nasional pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.
2. Menghapus Kewajiban SBKRI
Gus Dur menghapus kebijakan diskriminatif yang mewajibkan etnis Tionghoa memiliki SBKRI untuk mengurus dokumen penting seperti KTP, paspor, dan sertifikat tanah.
Keputusan ini memberi kemudahan bagi etnis Tionghoa untuk mendapatkan hak kewarganegaraan mereka tanpa diskriminasi administratif.
3. Mengakui Khonghucu sebagai Agama Resmi
Pada masa Orde Baru, agama Khonghucu tidak diakui sebagai agama resmi di Indonesia.
Gus Dur mengembalikan pengakuan agama ini, sehingga penganutnya dapat menjalankan ibadah dan mendapatkan hak-hak keagamaan yang sama dengan umat beragama lainnya.
4. Mendorong Integrasi Sosial dan Kebangsaan
Gus Dur selalu menekankan bahwa etnis Tionghoa adalah bagian dari bangsa Indonesia.
Ia menolak anggapan bahwa mereka adalah “orang asing” dan mendorong agar mereka diterima secara penuh dalam kehidupan sosial dan politik.
Dampak Kebijakan Gus Dur bagi Kaum Tionghoa di Indonesia
Keputusan yang diambil Gus Dur memberikan dampak besar bagi etnis Tionghoa di Indonesia.
Mereka kini dapat dengan bebas mengekspresikan identitas budaya mereka, merayakan Imlek secara terbuka, serta mendapatkan perlakuan yang lebih adil dalam berbagai aspek kehidupan.
Langkah ini juga menjadi simbol kuat bagi semangat pluralisme dan toleransi di Indonesia.
Selain itu, kebijakan Gus Dur juga membantu membangun kembali hubungan antara etnis Tionghoa dan masyarakat luas, mengurangi prasangka, serta memperkuat kebhinekaan di Indonesia.
Warisan toleransinya masih dikenang dan dihormati hingga kini, menjadikan Gus Dur sebagai salah satu tokoh bangsa yang paling dicintai oleh berbagai kalangan.
Artikel ini ditulis oleh Choirul Nisa – mahasiswa magang di Memorandum
